Penulis pernah mencoba menghitung persentasi uang negara yang dikorupsi para koruptor pertahunnya. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh ICW tahun 2010, tidak kurang dari Rp. 37 triliun pertahunnya uang negara disikat habis para koruptor. Dan semua dana itu tentunya berasal dari APBN. Tetapi tentu saja, jumlah ini belum termasuk kejahatan keuangan lainnya yang tergolong korupsi seperti suap dan gratifikasi. Seorang ekonom juga pernah berkata bila ditotal seluruh sumber pendapatan negara mulai dari pajak dan sumber-sumber lainnya maka kerugian negara bisa mencapai 360 triliun pertahunnya. Tentu saja, uang ini belum masuk dalam APBN karena sifatnya masih mentah dan entah dimana hilangnya. sehingga pandangan ekonom ini bisa disebut dengan potensi keuangan negara lenyak 360 triliun pertahunnya. tetapi, untuk APBN sendiri yang disahkan setiap tahunnya diatas angka 1000 triliun, para koruptor berserta kroni-kroninya menilepnya dengan cara haram sebesar 37 triliun pertahunnya.
Untuk mempermudah hitungan kita kali ini sebutlah setiap tahun APBN sebagai uang yang sah dikelola pemerintah sebesar Rp. 1000 triliun. itu artinya pertahunnya APBN kita dikorup sebesar 3.7 persen. Bila dilihat angkanya tentu 37 triliun itu adalah angka yang besar. Akan tetapi bila dipersentasekan dengan semua APBN kita, 37 triliun itu tentulah sedikit. Karena negara kita masih memiliki anggaran sebesar Rp. 963 Triliun untuk melakukan pembangunan disegala bidang. Pertanyaanya, apakah korupsi satu-satunya penyebab utama Indonesia larut dengan kemiskinannya? Apalagi, bila uang sebesar 37 triliun itu dibagi kepada seluruh pakir miskin yang berjumlah 13.14 persen penduduk negeri ini maka perorangnya akan menerima Rp. 1.198.225. Uang sebesar ini tentu sangat tidak berarti sama sekali untuk sekedar bertahan hidup. Dengan kata lain, andai tidak dikorup pun ternyata, bukan menjadi solusi dalam hal pemecahan masalah-masalah pengangguran dan kemiskinan.
