Sebaiknya Pelindo Pro Rakyat Kecil

Senin, 27 Juni 2011

Samsul Pasaribu

SIBOLGA- Statemen manager PT Pelindo I Cabang Sibolga yang menyebutkan, investos ancam hengkang dari Sibolga, karena banyaknya gangguan dan campur tangan pihak luar dinilai mendiskreditkan rakyat kecil. Sebaiknya PT Pelindo pro rakyat kecil.
Hal itu dikatakan Ketua Umum PB Gerakan Mahasiswa Sibolga-Indonesia (Germasi) Samsul Pasaribu, kepada METRO, Minggu (26/6). “Kita berharap PT Pelindo I Cabang Sibolga lebih pro terhadap rakyat kecil bukan investor,” kata Samsul.
Menurut Samsul, ketidakjelasan manajemen dalam mengelola di PT Pelindo I Cabang Sibolga selama ini jangan serta merta menyalahkan rakyat kecil. “Rakyat itu pada prinsipnya nurut saja, asal pendekatan yang dilakukan benar-benar pendekatan kekeluargaan dan tidak terkesan mengesampingkan nasib mereka yang menggantungkan hidup keluarganya dari berjualan ala kadarnya di pelabuhan Sibolga. Kongkritnya, jangan karena ketidakmampuan kita memimpin areal kerja kita dengan baik, lantas kita menyalahkan pihak lain. Itu namanya lempar batu sembunyi tangan,” tukasnya.

Dari dulu, suasana di PT Pelindo I Cabang Sibolga memang selalu diramaikan para pedagang, dan sepertinya adem ayem saja. Tidak ada masalah, akan tetapi mengapa sejak kepemimpinan manager yang saat ini, sepertinya PT Pelindo I Cabang Sibolga sarat dengan masalah. “Ini tentunya menjadi tanda tanya besar pada kami, selaku mahasiswa asal Sibolga ini. Benarkah ini murni kepentingan PAD Sibolga, sehingga keberadaan investor adalah harga mati atau ada oknum-oknum yang dirugikan atas hengkangnya para investor tersebut,” cetus Aktivis mahasiswa Jawa Barat ini.
Dikatakan Samsul, dari amatannya selama ini, tata kelola kinerja PT Pelindo Cabang Sibolga sangat memprihatikan. Buktinya, bangunan toko 24 unit yang berjejer di sepanjang Jalan Horas Sibolga, persisnya di depan pintu masuk dan keluar pelabuhan Sibolga hingga saat ini belum berfungsi. Bahkan, tempat itu sekarang di samping kotor juga bau. “Hal ini saja sudah bisa menjadi acuan kita bahwa PT Pelindo tidak punya konsep yang jelas dalam menata areal kerjanya,” ujarnya.
Sebenarnya, lanjut Samsul, ada beberapa hal yang menjadi catatan Germasi perihal kinerja PT Pelindo Cabang Sibolga beberapa tahun terakhir ini, di antaranya adalah tidak jelasnya sumbangsih PT Pelindo I Cabang Sibolga terhadap PAD Kota Sibolga. “Artinya keberadaan perusahaan ini sangat tidak bermanfaat bagi Kota Sibolga, kecuali terbantunya masyarakat kecil untuk bisa berusaha ala kadarnya di pelabuhan. Itu pun mau digusur oleh karena kepentingan investor adalah segalanya. Andai ini jadi, maka 100 persen perusahaan ini tidak bermanfaat sama sekali. Kemudian, andai keberadaan investor bermanfaat bagi masyarakat kenapa pengelolaan bongkar muat di pelabuhan justru di kelola oleh PT Pelindo sendiri? Kenapa tidak diserahkan kepada pihak swasta atau perusahaan yang ada di Sibolga?” katanya, dengan nada bertanya.
Samsul mengaku kawatir ada upaya oknum tertentu memperkaya diri pribadi dengan kehadiran investor di Sibolga selama ini. Hal lain yang paling menarik adalah, perusahan yang tidak punya peran strategis untuk mengangkat PAD Sibolga, justru menjadi sumber permasalahan di Sibolga. “Truk-truk dengan tonase ribuan ton merusak jalan-jalan Sibolga dan menjadi sumber utama kemacetan. Ironisnya, PT Pelindo I Cabang Sibolga sengaja menutup mata dengan semua fenomena ini. Alasannya pun klise, begitu keluar dari komplek pelabuhan bukan tanggung jawab perusahaan lagi. Inikan namanya semau gue, mendatangkan mesin perusak (truk berat-red) keperusahaan kita lantas seenaknya merusak jalan-jalan didaerah kita tanpa ada perhatian sedikit pun,” ucapnya dengan nada kesal.
Untuk itu Germasi meminta kepada DPRD Sibolga dan Pemko Sibolga untuk meninjau ulang semua kerjasama atau kesepakatan yang sempat ada selama ini dengan PT Pelindo I Cabang Sibolga. Jika memang, nyata-nyata tidak bermanfaat untuk apa kita pertahankan keberadaannya. “Kami pikir, Pemko juga mampu mengelola sendiri pelabuhan itu jauh lebih baik dari sekarang. Tapi andai kesalahan yang terjadi selama ini adalah ulah oknum-oknum tertentu, kita minta dengan tegas kepada Pemko dan DPRD Sibolga untuk mengusulkan mengganti oknum dimaksud kepada atasannya. Oleh karena tidak bisa bekerjasama dengan Pemko dan masyarakat Kota Sibolga,” pungkasnya mengakhiri. (afn/dro)