Germasi “ Gatot Tidak Layak Lagi Pimpin Sumut”

Plt. Gubsu Dinilai Masuk Ring Pertarungan Politik Tapteng

Samsul Pasaribu

Tapteng| Semakin gencarnya perang politik di wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah (Tapteng)  semakin banyak pula melibatkan banyak orang termasuk Plt. Gubernur Sumut, Gatot Pujo Nugroho, ST. Banyak pihak mensinyalir kalau terlibatan Gatot di Tapteng sarat kepentingan politik jelang Pilgubsu 2013 nanti.

Menurut ketua Pengurus Besar (PB) Gerakan Mahasiswa Sibolga-Indonesia (Germasi), Samsul Pasaribu, bahwa selama ini  Gatot dipuja dan disanjung di dua daerah serumpun ini yaitu Sibolga dan Tapteng. Bahkan Gatot cukup dipuja dan dieluk-elukkan sebagai pemimpin panutan oleh karena tercatat sebagai Gubernur yang paling banyak berkunjung ke Sibolga dan Tapteng sejak seluruh keresidenan Sumut bergabung kedalam provinsi Sumatera Utara. Akan tetapi, langkah Gatot yang secara tidak langsung terlibat dengan konflik kepentingan politik di Tapteng membuat pamor positif Gatot turun drastis ditengah-tengah masyarakat.

Sebagai pembina partai politik di Sumut, sejatinya Gatot mampu menetralisir kedua belah pihak yang saling berseberangan. Gatot tidak mungkin tidak tahu konflik politik di Tapteng. Oleh karena itu memilih sikap tidak memihak pihak manapun adalah langkah terbaik sembari mengajak duduk kedua belah pihak untuk berpikir jernih mencari solusi yang terbaik. Tetapi sangat disayangkan, Gatot justru menempuh langkah lain dengan cara mengakomodir kepentingan salah satu pihak yang akhirnya merugikan pihak lainnya. “Jika hal ini terus dipertahankan oleh Gatot, maka pemimpin seperti ini sudah tidak layak lagi memimpin Sumut dimasa yang akan datang. Karena berbahaya bagi keberlangsungan demokrasi di Sibolga dan Tapteng” tegas Samsul

Menurut aktivis muda ini, langkah Gatot begitu tergesa-gesa. Ketergesa-an ini mengindikasikan kalau Gatot berada dalam pengaruh dan tekanan pihak tertentu. “Ini ajaib, hanya dalam kurun waktu tidak  sampai 24 jam, Gubernur bisa menonaktifkan ketua DPRD Tapteng yang disinyalir melakukan pelanggaran hukum. Dipastikan bahwa ajuan penonaktifan yang diajukan oleh DPRD dan Pemkab Tapteng tanda dikaji dan dipelajari lebih dahulu. “Ketergesa-gesaan ini tentu berdampak terhadap kekondusifan kabupaten Tapanuli Tengah” terang mantan presiden mahasiswa Ikopin Bandung  ini.

Langkah Gatot ini terang-terangan melegalisir posisi beliau yang tidak layak lagi melanjutkan kepemimpinan di Sumut. Dan hal ini juga sangat berpotensi mendapat penolakan dan boikot suara untuk Gatot bila kelak jadi maju sebagai salah satu calon Gubsu di pilgubsu 2013 mendatang. “Kita juga menghimbau kepada warga Tapanuli Tengah dan Sibolga agar cerdas mengikuti dan mencermati dinamika politik di Tapteng. Gatot sudah gagal dalam menjalankan peranannya dan layak di tolak pada pesta demokrasi 2013 yang akan datang” ulas beliau

Samsul juga menerangkan kalau perang politik Tapteng yang sudah menyentuh ranah hukum adalah hal yang sangat sensitif dan perlu kehatia-hatian ekstra untuk menyikapinya. Karena salah-salah bisa berurusan dengan hukum pula. Apalagi, saat ini akibat dari konflik ini ketua DPRD Tapteng diberhentikan sementara tanpa alasan dan argumen yang kuat, mengingat mekanisme penonaktifan anggota dewan jelas diatur dalam undang-undang dan mekanismenya pun begitu tegas. Tetapi hal ini justru tidak diperhatikan dengan seksama oleh Plt. Gubsu

Oleh karena itu, seandainya perang politik di Tapteng masi berlanjut, maka rakyat khususnya mahasiswa tidak akan tinggal diam. Boikot terhadap Gatot mutlak harus dilakukan karena secara tidak langsung Gatot telah memproklamirkan dirinya sebagai salah seorang biang kerok kesemrautan pemerintahan di Tapteng. Kini, potensi konflik horizontal berpeluang terjadi di Tapteng karena pihak-pihak yang merasa dirugikan tentunya akan melakukan perlawanan baik secara hukum maupun langsung. Dan bila ini terjadi, Gatot harus bisa bertanggungjawab.

Oleh karena itu, sejatinya Gatot mengambil posisi non blok dalam konflik ini. Artinya, Gatot tidak memihak pada siapa pun karena beliau sebenarnya tahu apa yang terjadi di Tapteng. Gatot harus turun tangan menjadi penengah dan menjadi juru damai yang arif. Hukum memang harus ditegakkan, tetapi tentu hukum yang murni untuk keadilan bukan untuk kepentingan. Jangan jadi pedang dalam perang. Jangan memperkuat amunisi pihak tertentu. Kalau memang mau damai ya harus di boikot alutsista kedua belah pihak. Kalau begini terus bisa runyam pembangungan di daerah. “tidak ada pilihan lain kecuali Gatot harus mempelajari kembali kebijakan penonaktifan anggota dewan yang sudah terlanjur dia tandatangani. Harus ada argumen yang rasional dan diterima logika atas kekeliruan ini” pungkas Samsul Pasaribu.

Terbit diharian Rakyat Tapanuli Senin/ 22 Oktober 2012 edisi 360/ tahun I dan disempurnakan tanpa mengurangi makna aslinya oleh admin.