Jelang Natal 2010

Calo Borong Tiket Fery

Jumat, 24 Desember 2010

SIBOLGA-METRO; Adanya aksi calo-calo yang memborong tiket fery dari Sibolga menuju pulau Nias membuat resah masyarakat yang akan mudik Natal 25 Desember 2010 dan Tahun Baru 1 Januari 2011. Kondisi ini membuat Gerakan Mahasiswa Sibolga (Germasi) meminta agar pihak Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) dan Kapolres mengawasi praktek calo tiket.

Ketua Umum Germasi, Samsul Pasaribu melalui Sekjennya Andi Telaumbanua kepada METRO di Sibolga, Kamis (23/12) mengatakan, bahwa calo-calo tiket transportasi laut sudah menyebabkan kekurang nyamanan bagi masyarakat yang akan melakukan mudik.

“Calo-calo tiket yang telah membuat resah masyarakat khususnya terjadi pada pembelian tiket-tiket kapal fery untuk penyeberangan ke pulau Nias dijual para calo kisaran Rp100 ribu sampai Rp120 ribu untuk kelas ekonomi. Padahal dari loket resmi hanya Rp70 ribu,” katanya.

Makna Lambang Germasi

Pendahuluan

Tampilan logo Germasi dibuat sedemikian rupa mencerminkan kesederhanaan dan jauh dari kesan meniru. Umumnya, logo-logo berbagai organisasi khususnya organisasi yang mengatasnamakan daerah tertentu mengidentikkan lambang organisasinya dengan daerah yang ia wakilkan. Ini tentunya tidak disalahkan dan bukan pula kurang tepat. Namun, ketika Germasi berembuk untuk menentukan sifat dan bentuk logo germasi yang kelak akan dijadikan sebagai lambang pergerakan, rata-rata pengurus mengusulkan agar logo dimaksud tidak mengidentikkan germasi terkungkung oleh kebiasaan-kebiasan yang ada. Pengurus mengusulkan agar logo dimaksud lahir dari kebebasan anggota germasi berimajinasi, sederhana dan jelas. Logo dimaksud juga tidak mengandung makna multi tafsir. Sejatinya, logo merupakan gambaran dasar akan sesuatu yang disimbolkan dengan itu. Maka, kehati-hatian dalam menentukan logo gerakan mahasiswa Sibolga agar tidak terkesan dipaksakan sangat mendasari di buatnya sebuah lambang.

Bentuk Logo/ Lambang Gerakan Mahasiswa Sibolga

Makna Logo Gerakan Mahasiswa Sibolga (Germasi)

Logo germasi terdiri dari beberapa shilhotte yang menyatu menjadi satu kesatuan yang utuh dan selanjutnya ditetapkan sebagai simbol pergerakan mahasiswa Sibolga seluruh Indonesia

Beberapa shillhotte dimaksud diantaranya :

a. Shillhotte matahari. Melambangkan bahwa gerakan mahasiswa Sibolga adalah komunitas mahasiswa yang membawa penerangan dalam konteks ke-ilmuan dan kepedulian dalam bentuk pergerakan baik langsung maupun tidak langsung. Shillhotte Matahari juga melambangkan bahwa Germasi adalah satu kekuatan yang bersatu padu dalam memberikan manfaat bagi orang lain.

Subsidi, Kaya versus Miskin?

Subsidi, Kaya versus Miskin?

Jumat, 17 Desember 2010

Jika tidak ada aksi people power hingga akhir Desember 2010, agaknya upaya pemerintah mencabut subsidi BBM per Januari 2011 secara bertahap segera terealisasi. DPR pun telah memberi sinyal positif atas kebijakan ini dengan pengecualian fraksi-fraksi yang hingga saat ini setia menyandang status ‘oposisi’. Oleh: Samsul Pasaribu Samsul Pasaribu PERTANYAAN besarnya adalah benarkah penghapusan subsidi BBM ini akan bermanfaat bagi rakyat? Tentu lain yang ditanya maka akan lain pula jawabannya. Namun, sejatinya siapa pun orangnya akan keberatan bilamana BBM yang sekarang ini harganya hanya Rp4500 per liter (solar) menjadi kisaran Rp9.000-10.000 per liter bila subsidi telah dicabut. Lalu menguntungkankah ini? Jika ya, siapa yang diuntungkan? Rakyat? Pengusaha? Orang kaya? Atau mungkin pemerintah? Tulisan ini mencoba memandang sisi lain dampak dari diberhentikannya subsidi BBM bertahap mulai tahun 2011 nanti. Tentunya cara pandang ini terlepas dari apakah dalam praktiknya kelak akan banyak terjadi penyelewengan. Cara pandang tulisan ini juga berbeda dengan cara pandang lain. Di mana penulis memposisikan diri layaknya orang tak punya dan berusaha menghitung untung ruginya bilamana pemerintah jadi mencabut subsidi BBM ini. Data statistik BPS tahun 2009-2010 mencatat sebesar 13,33 persen penduduk Indonesia menyebar dari desa hingga ke perkotaan adalah penduduk miskin dan tidak mampu (sumber Berita Resmi Statistik No 45/07/Th. XIII, 1 Juli 2010). Andai 13,33 persen ini kita kalikan dengan 230 juta penduduk Indonesia maka ada sekitar 30.659.000 jiwa penduduk miskin di negeri yang bak jamrud di khatulistiwa ini. Berdasarkan angka di atas, kita sudah bisa menebak bahwa ada 199.341.000 orang yang berpenghasilan menengah ke atas yang jumlahnya 6 kali lipat dari penduduk miskin. Jika data ini dibawa ke ranah kebijakan subsidi dewasa ini (sebelum subsidi dicabut) di mana pemerintah menerapkan subsidi berlaku untuk seluruh golongan, maka sudah bisa pula kita pastikan manfaat subsidi lebih banyak dirasakan oleh kelompok masyarakat yang berpenghasilan lebih dari cukup.

Andai Aku Sri Sultan

Andai Aku Sri Sultan

Selasa, 14 Desember 2010

Gonjang ganjing masa depan Daerah Istimewa (DI) Jogjakarta, kini diujung tanduk. Soalnya, belakangan ini media sibuk membicarakan keistimewaan propinsi yang pernah menjadi Ibu Kota Negara Republik Indonesia ini. Berbagai pihak pun baik pemerintah maupun lembaga survei lainnya mengklaim punya data yang akurat perihal keingingan masyarakat Jogja sendiri menyikapi wacana istimewanya Jogjakarta Oleh: Samsul Pasaribu  Samsul Pasaribu Versi pemerintah mengatakan lebih dari 75 persen rakyat Jogjakarta ingin pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) Gubernur dilaksanakan, sedangkan salah satu TV swasta nasional mengatakan ada 89 persen yang mengatakan Sri Sultan otomatis menjadi Gubernur DIY. Ironisnya lagi, pemerintah agaknya berjuang sendiri karena fakta dilapangan menunjukkan hampir tidak ada seorang pun yang setuju bila Yogyakarta tidak lagi istimewah. Padahal, sebenarnya banyak tokoh yang ingin bersuara seperti suara pemerintah tapi mungkin karena tidak aktual jika beda sendiri akhirnya mereka hilang tanpa tertangkap oleh media. Topik andai aku Sri Sultan Hamengkubuwono X sengaja penulis angkat dengan memandang bahwa Indonesia bukan hanya Jogjakarta dan jika melihat latar belakang sejarah, hampir seluruh wilayah nusantara dulunya dibawah pemerintahan raja-raja daerah. Penulis memang awam mengenai sejarah Jogjakarta, namun apa yang terjadi di Jogjakarta dulunya sebenarnya juga terjadi di hampir seluruh wilayah Indonesia. Tapi mengapa kasus Jogjakarta terkesan lebih dari segalanya? Jika aku Sri Sultan maka ada beberapa hal yang berkecamuk dihati menyikapi permasalahan ini. Diantaranya adalah apakah berintegrasinya Jogjakarta ke NKRI dulunya setengah-setengah?. Apakah ketika semua kerajaan yang pernah ada di negeri ini dikisaran tahun 1950-1960 melebur 100 persen dalam bingkai NKRI, Jogjakarta justru tidak hal ini dibuktikan dengan propinsi ini minta istimwah padahal kerajaan yang lain tidak;. Entahlah apa cerita dibalik itu semua. Namun yang jelas, ketika 32 propinsi di Indonesia ini punya aturan yang sama tentang mekanisme pemilukadanya, Yogyakarta justru beda sendiri. Sebagian tokoh berpandangan Jogjakarta layak istimewah karena pernah menjadi ibukota negara ini. Owalah, kenapa salah satu alasannya harus itu. Andai Jakarta itu dekat dengan kota Sibolga Sumatera Utara, pasti pada saat itu bung Karno akan memindahkan ibukota negara ke Sibolga. Artinya apa istimewahnya peristiwa itu. Bukankah itu hanya faktor geografis saja. Daerah mana pun yang paling dekat dengan Jakarta waktu itu tentulah akan menjadi ibukota negara sementara (dalam keadaan genting dan dipandang jauh dari jangkauan musuh).

PENGUMUMAN

Mau Kirim Tulisan
persyaratannya :
1. Tulisan adalah hasil karyanya sendiri, ga' boleh copy paste ya!!
2. Judul Tulisan bebas tapi kudu Ilmiah ya... (jangan ngarang gTo!! hehehe)
3. Tulis biodata lengkap disisi bawah tulisan yang mencakup
    a. Nama lengkap
    b. Perguruan Tinggi
    c. Alamat
    d. Nomor Handphone
    e. Photo ukuran apa saja dan bebas berwarna

Mudahkan syaratnya?? so Ditunggu tulisan dari teman-teman ya....


by.editor

JAKET GERMASI

Launching JAKET RESMI GERMASI

Dapatkan Jaket Resmi Gerakan Mahasiswa Sibolga (GERMASI)

Tersedia ukuran S, M, L dan XL

Warna dan desain seperti gambar

Tersedia dengan berbagai harga
- MODEL BIASA
   Bahan Kain Biasa
   Rp. 55.000.-/ potong

- MODEL EKSKLUSIF
   Bahan Kain pilihan
   Rp. 250.000.-/ potong

Cara Pesan :
Silahkan hubungi melalui telepon/ sms
ke nomor : 081 370 677 022 atau 081 375 924 125
Dan Biaya pengiriman dapat di transfer ke bank
BNI Cab. Unpad a/n. Syamsul Pasaribu
no.rek. 0136279283 kode bank 009
Pesanan akan dikirim langsung ke alamat paling lambat 3 hari setelah pemesanan

KPK Perlu Periksa Penggunaan Dana BOS*

 Oleh : Andi Josua Telumbanua **

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah cara pemerintah dalam menyelenggarakan wajib belajar 9 tahun. Program dana BOS ini diluncurkan sejak tahun 2005. Dana BOS merupakan sumber dana utama untuk segala macam kegiatan operasional di sekolah. Dengan tujuan meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Seiring berjalannya waktu, jumlah anggaran dana BOS terus mengalami kenaikan secara signifikan. Tahun 2008 alokasi dana BOS mencapai Rp.10,5 trilyun. Untuk tahun 2009 terdapat kenaikan hampir 50% lebih besar dari tahun sebelumnya menjadi Rp.16 trilyun dan 2010 menjadi Rp.16,8 trilyun.Besarnya alokasi dana BOS tersebut terindikasi akan menjadi praktek-praktek korupsi oleh oknum-oknum dilingkungan pendidikan. Karena transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS sangat rendah.

Hal itu disebabkan penggunaan dana BOS tersebut kurang melibatkan orang tua sejak perencanaan hingga pelaporan. Berdasarkan penelitian Bank Dunia 71,61% orang tua siswa tidak mengetahui laporan dana BOS dan 92,65% tidak melihat papan pengumuman sekolah tentang penggunaan BOS. 89,58% orang tua siswa tidak berpartisipasi dalam perencanaan BOS. Disamping itu orang tua siswa juga terbuai akibat tidak adanya pengutipan lagi di sekolah sehingga merasa acuh dengan permasalahan demikian.Jika pengelolaan dana BOS dilakukan dengan baik seharusnya jumlah siswa putus sekolah untuk tingkat SD dan SMP karena persoalan ekonomi tidak begitu tinggi. Namun berdasarkan catatan kementrian pendidikan nasional sekitar 768.960 orang siswa SD-SMP se-Indonesia putus sekolah diantaranya 527.850 orang siswa SD dan 241.110 orang siswa SMP. Para guru juga terkadang tidak mengetahui aliran dana BOS tersebut sehingga kewenangan mutlak ada ditangan kepala sekolah dalam menangani dana BOS.

Germasi Adukan Walikota Sibolga

Wali Kota Dinilai Abaikan Generasi Muda

Rabu, 01 Desember 2010

SIBOLGA-METRO; Wali Kota Sibolga diadukan Gerakan Mahasiswa Sibolga (Germasi) ke Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, karena dinilai mengabaikan generasi muda. Demikian disampaikan Ketua Germasi Samsul Pasaribu, kepada METRO, Selasa (30/11). Samsul mengatakan, kekesalan mereka terhadap Wali Kota Sibolga Syarfi Hutauruk telah disampaikan ke Susilo Bambang Yudhoyono, melalui staf Ahli Kepresidenan Velix Wanggai, di sela-sela kunjungan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono di Papua, dalam rangkaian acara Temu BEM Nasional ke-3 Tahun 2010, belum lama ini. Gernasi bersama staf ahli presiden RI Velix Wanggai di Papua Samsul mengatakan, salahsatu bukti kurangnya perhatian wali kota terhadap generasi muda adalah gagalnya keberangkatan kontingen Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Sibolga ke Perkemahan Wirakarya Nasional yang seyogianya berangkat mewakili Sumut di kancah Nasional di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada 28 Nopember sampai 06 Desember 2010 mendatang. Dikatakan Samsul, selama ini di bawah kepemimpinan wali kota sebelumnya Drs Sahat P Panggabean MM, kepedulian terhadap generasi muda sangat terasa dan tidak hanya untuk pramuka. Berbeda dengan dengan kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sibolga sekarang, dinilai kurang memerhatikan generasi muda selaku tunas bangsa. "Pasca keluarnya Undang-undang gerakan pramuka ditambah seruan Presiden RI, Pemko Sibolga sebenarnya tidak punya alasan untuk tidak mengucurkan dana pada kegiatan-kegiatan kaum muda Indonesia. Tapi, sayangnya Wali Kota Sibolga lebih mengutamakan kepentingan politiknya pasca pemilukada ketimbang pembinaan kaum muda," kritik Samsul. (afn)  sumber : Metro Tapanuli