Mengukur Keinginan Pelajar Sibolga Masuk Perguruan Tinggi

Kadephumas Germasi

Kamis, 24 Maret 2011 Germasi Lakukan Survei Online 2011
Mengukur potensi pelajar Kota Sibolga sebelum dan pasca pelaksanaan Ujian Nasional (UN) tahun 2011, Gerakan Mahasiswa Sibolga (Germasi) melakukan survei online 2011. Survei dilakukan dalam rangka mengukur besarnya keinginan pelajar Kota Sibolga untuk melanjutkan studi atau pendidikan ke perguruan tinggi.
AFWAN NASUTION-SIBOLGA
Hal itu disampaikan Kepala Departemen Humas (Kadephumas) Germasi Riki Hardinanto, didampingi Kepala Departemen Kaderisasi Putma Suryadi, kepada METRO, di Sibolga, Rabu (23/3).
Menurut Riki, survei dilakukan untuk menjawab kekhawatiran mahasiswa asal Kota Sibolga atas kurangnya data pelajar Kota Sibolga yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggai di luar daerah. “Hingga saat ini, Dinas Pendidikan Kota Sibolga sekali pun sebagai induk pengelolaan pendidikan di Kota Sibolga tidak punya data akurat tentang jumlah pelajar asal Kota Sibolga yang melanjutkan studinya. Dinas terkait hanya punya data lulusan Sibolga setiap tahunnya, tapi dari sekian ribu yang lulus setiap tahun, tidak pernah pernah didata berapa persentase yang kuliah yang menanggur dan yang langsung bekerja. Atau dari seribuan pelajar yang lulus, berapa orang yang akhirnya diterima di perguruan tinggi negeri dan swasta seluruh Indonesia, nggak ada yang tahu,” ujar Riri, yang juga presiden mahasiswa BSI Bandung ini.

GERMASI : Wujudkan UN Bersih!

Rabu, 16 Maret 2011 SIBOLGA-METRO;

Gerakan Mahasiswa Sibolga (Germasi) meminta agar Dinas Pendidikan Kota Sibolga dapat mewujudkan pelaksanaan Ujian Nasional (UN) bersih dan jauh dari segala kepentingan.
Hal itu disampaikan Ketua Umum PB Germasi Samsul Pasaribu, didampingi Kepala Departemen Pemuda dan Olahraga Septri Yudha Pratama, kepada METRO, Selasa (15/3). Dia menuturkan, Kadis Pendidikan Kota Sibolga Drs Alpian Hutauruk MPd, harus bisa mewujudkannya.
Masih kata Samsul, sejak standarsasi kelulusan  UN diberlakukan secara nasional, Kota Sibolga termasuk daerah yang dicurigai melakukan rekayasa UN dan sarat kecurangan. “Kecurigaan ini harus bisa dibuktikan tidak benar oleh kepala dinas yang baru,” tukas Samsul.

"Ketika Supersemar Melanda Jepang"

Selasa, 15/03/2011 09:45 WIB
Ketika "Supersemar" Melanda Jepang
Samsul Pasaribu - suaraPembaca


disalin berdasarkan aslinya dari sumbernya di : detik.com

Jakarta - Agar pembaca tidak penasaran, penulis akan jelaskan dulu maksud judul tulisan ini. Supersemar bukanlah kepanjangan dari surat perintah sebelas maret yang hingga saat ini (konon) tidak jelas dimana rimbanya. Namun Supersemar dimaksud hanya sebatas menyesuaikan peristiwa terjadinya gempa disusul tsunami di Jepang yang persis terjadi pada tanggal 11 Maret 2011.

Kendati sedikit dipaksakan, penulis ingin memaknai supersemar dalam konteks Jepang sebagai (t)sunami perkasa sebelas maret. Jadi, sekali lagi penulis mencoba mengingatkan kita Supersemar di tulisan ini tidak ada hubungannya dengan peristiwa 45 tahun yang lalu.

Sesuai dengan judul tulisan ini, gelombang raksasa yang meluluh lantakkan Jepang Jum'at lalu ternyata tidak mampu meluluh lantakkan budaya negeri Sakura ini yang telah terlatih dengan baik. Seperti halnya China, Jepang juga terkenal sebagai negara yang menjunjung etos kerja dan disiplin yang tinggi. Kedisiplinan itu tidak hanya terpelihara ketika masa damai. Disaat negara ini hancur oleh bencana dahsyat pun, keteraturan, ketenangan, kepatuhan dan semangat tetap terpelihara dengan baik.

Sekilas penulis ingin menceritakan keadaan Jepang pasca tsunami menerjang. Layaknya negara lainnya di dunia, bencana merupakan momok yang menakutkan dan cenderung menghantui setiap orang dibelahan bumi mana pun. Karena bencana datangnya selalu tiba-tiba, maka umumnya setiap individu tidak siap menghadapinya. Alhasil, kepanikan, hiruk pikuk, histeris, bingung dan isak tangis sering mewarnai suasana musibah dan itu pulalah yang menjadi ciri khasnya.

Politik Kejar Tayang

Oleh: Samsul Pasaribu*

Mencermati dinamika politik nasional saat ini, penulis jadi teringat istilah di industri per-film-an nasional kita “stripping” atau kejar tayang. Dan bila kita coba tanyakan kepada seluruh penduduk negeri ini, bagaimana kualitas film kejar tayang selama ini? Mereka kompak akan menjawab “tidak berkualitas, tidak mendidik, hanya omong doang”, dan lain-lain. Dinamika stirpping ini bila kita bawa ke ranah politik dewasa ini, maka jawaban kita juga kompak, tidak berkualitas.

Pemerintahan dibawah kekuasaan SBY dengan segenap pembantunya pasca berkuasa tidak pernah menyelesaikan satu permasalahan pun dengan ending yang memuaskan. Agaknya istilah stripping yang disandarkan di pemerintahan ini sangat relevan sekali. Karena pemerintahan ini hanya mengurus satu masalah dan belum selesai telah membuat masalah baru lagi. Entah apa target yang ingin dikejar tapi SBY dan para pembantunya sepertinya sudah punya jadwal yang jelas bahwa setiap masalah harus diselesaikan dalam kurun waktu tertentu dan selesai tidak selesai lanjut ke permasalahan selanjutnya.