Berbicara masalah perluasan bukanlah permbicaraan yang bisa ditinjau dari satu aspek. Mengingat perluasan berhubungan erat dengan hajat hidup orang banyak. Disamping itu, issu perluasan tentunya akan berbenturan dengan banyak kepentingan , tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan kultur budaya dan sejarah. Oleh karena itu memandang persoalan perluasan tidak boleh dengan dari satu sudut, perlu orang-orang visioner yang punya pandangan jauh kedepan akan hakekat sebuah perluasan. Demikian disampaikan Ketua Umum PB Germasi, Samsul Pasaribu didampingi sekretaris jenderal PB Germasi Andi Josua kepada Harian Surat dalam menyikapi munculnya pro-kontra perluasan belakangan ini.
Samsul mengatakan bahwa, siapa pun berhak menyampaikan pendapatnya perihal wacana perluasan yang kembali dibahas banyak pihak. Dan siapa pun berhak pula setuju atau tidak setuju. Yang harus dicermati adalah mencari korelasi antara alasan setuju atau tidak setuju dengan hakekat dari sebuah perluasan atau pemekaran. Bila dilihat dari alasan paling mendasar tuntutan pemekaran atau perluasan yang terjadi selama ini diseluruh Indonesia adalah dalam rangka pemerataan kesejahteraan dan upaya mempercepat pembangunan. Oleh karena itu, selama alasan yang dikemukakan berhubungan erat dengan itu maka sah-sah saja setuju atau tidak setuju. Akan tetapi bila konteksnya dikaitkan dengan sejarah masa lalu, harus dipahami bahwa sejarah dibentuk oleh setiap generasi dan individu oleh karena itu, karena setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya maka kedepan sejarah yang lebih baik harus bisa diciptakan oleh generasi berikutnya. Kaitannya dengan perluasan Sibolga yang mencaplok beberapa daerah Kabupaten Tapanuli Tengah maka warga masyarakat yang ada dimasa ini harus berani mengukit sejarah baru dan melahirkan langkah-langkah kongkrit mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.
Konsep dasar pemekaran dan perluasan itukan NKRI bukan yang lain. Coba bayangkan bila seluruh provinsi dan dan daerah di Indonesia menolak pemekaran atau perluasan karena alasan sejarah masa lalu maka bisa dipastikan Indonesia saat ini mungkin sudah terdiri dari beberapa negara berdaulat. Karena toh, Indonesia lahir dari kesepakatan sejarah yang penuh dengan perjuangan harta dan nyawa. Sejarah yang berbeda tapi bersepakat senasib dan sepenanggungan.
Bila konteksnya Sibolga dan Tapteng, maka sebagai daerah miniatur Indonesia, sejatinya kesejahteraan dan pemerataan pembangunan harus menjadi alasan utama untuk menerima atau menolak sebuah perluasan atau pemekaran. Oleh karena itu, semua pihak dari kedua daerah haruslah argumentatif dan rasional dalam menyampaikan pandangan-pandangannya menyangkut perluasan dimaksud.
Senada dengan Samsul Pasaribu, Sekjend PB Germasi Andi Josua Telaumbanua juga menekankan bahwa, hingga saat ini kedua daerah baik Pemko Sibolga maupun Tapteng seperti melakukan pembiaran terhadap wacana yang berkembang selama ini. Antara Walikota dan Bupati sengaja menutup mata dan tidak peduli dengan dinamika yang terjadi. Padahal sebagai tokoh yang sama-sama punya wawasan nasional hal seperti ini harusnya diantisipasi dengan tetap mengingatkan masyarakat bahwa cerita perluasan bukan semata cerita sejarah dan kelompok tetapi sudah bercerita masalah keutuhan NKRI. Oleh karena itu semua cara pandang yang mengarah kepada pengkultusan golongan tertentu haruslah ditepis sedini mungkin.
Andi juga mengatakan bahwa salah satu bukti bahwa Walikota Sibolga dan Bupati Tapteng sebenarnya tidak mengenal kedua daerah serumpun ini adalah minimnya perhatian mereka menseriusi suara rakyat yang ingin perluasan. Bukankah wacana perluasan ini sudah disuarakan sudah lebih dari satu dasawarsa? Akan tetapi, langkah-langkah serius menuju kesana belum terlihat sama sekali. Wacana perluasan inikan sudah seperti penyakit keturunan. Turun temurun menjadi pembicaraan yang tidak berkesudahan. Sama halnya dengan keadaan saat ini. Kita yakin antara Bapak Syarfi Hutauruk dengan Bapak Bonaran sebenarnya tidak pernah berkeinginan menyelesaikan fenomena masyarakat ini. Bisa jadi, layaknya para kepala daerah sebelumnya, perluasan ini pun akan diwariskan kepada para penerusnya (kepala daerah selanjutnya-red) kelak.
Kedua pimpinan kepala daerah hendaknya mulai menunjukkan iktikad baiknya dalam menyikapi perluasan ini. Harus Visioner dan Harus ada ketegasan, setuju merundingkan ini dalam satu meja atau tidak. Tegas Andi.
Ditanya tentang saran Germasi menyikapi perluasan, Andi mengatakan bahwa Germasi sebenarnya sudah lama punya konsep perluasan ini. Bahkan itu pernah kita publikasikan di media. Konsep itu mempertimbangan letak geografis setiap daerah dan mencari titik central pemerataan pembangunan. Germasi pernah menyuarakan bahwa bila kedua daerah serius membicarakan perluasan ini maka konsep yang paling tepat adalah konsep PDBP yaitu konsep perlusan daerah berbasis Pemekaran. Konsep ini bisa kita lihat di webnya gerakan mahasiswa Sibolga-Indonesia yaitu http://germasibolga.blogspot.com. Masyarakat juga bisa menyampaikan saran dan kritiknya langsung mengenai konsep ini. Terang Andi mengakhiri.
Terbit di harian Suara Rakyat edisi Senin, 05 Maret 2012
No comments:
Post a Comment