Gerakan Mahasiswa Sibolga-Indonesia (Germasi) menghimbau seluruh masyarakat kota Sibolga agar tidak membiasakan memberikan tips atau tanda terimakasih setiap mengurus kepentingannya dikantor kelurahan maupun kecamatan selama ada aturan yang menegaskan itu gratis. Hal ini penting untuk memutus mata rantai budaya suap dan pungli dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di kota Sibolga. Demikian disampaikan oleh ketua umum PB Germasi Samsul Pasaribu kepada SURAT baru-baru ini.
Menurut Samsul, walaupun itu menjadi hak setiap warga untuk mengapresiasi kinerja orang lain tapi dalam hal memberi pelayanan prima kepada masyarakat secara umum sebaiknya setiap individu tidak memberikan apa pun kepada aparatur negara sebagai tanda terimakasih karena berpotensi ditiru oleh masyarakat lainnya padahal hal itu diluar kemampuannya. Dilihat dari cikal bakal lahirnya budaya korupsi di negeri ini tradisi uang terimakasih seikhlasnya yang turun temurun diwariskan menjadi sebuah keharusan bagi generasi selanjutnya untuk melakukannya. Contoh paling nyata dialami oleh anggota Germasi sendiri ketika mengurus KTP disalah satu kecamatan di kota Sibolga. Dari fenomena yang terlihat, sebagian masyarakat yang memberi uang terimakasih seikhlasnya memancing masyarakat yang lain untuk melakukan hal yang sama padahal pemberian itu diluar kemampuannya. Celakanya lagi, aparatur di kecamatan tidak berani mengatakan tidak (menolak) setiap pemberian warga. Kendati niatnya baik tetapi harus dipahami bahwa praktek seperti itu bisa menjadi kebiasaan buruk bagi setiap orang dimasa yang akan datang.
Untuk itu lanjut Samsul, warga tidak usah sungkan-sungkan untuk tidak memberi apa pun setiap urusan yang memang sudah digratiskan oleh pemerintah kota sebaliknya kepada aparatur negara dikelurahan dan kecamatan walau pun itu suka rela dari warga sebelum menerima sebaiknya berani mengatakan tidak lebih dahulu dan menjelaskan bahwa untuk pembuatan KTP dan KK tidak ada biaya sama sekali.
Lebih dari dua minggu Germasi mengamati sistimatika pengurusan KTP dan KK mulai dari kelurahan hingga kecamatan. Dari pengamatan itu ada potensi mengkhawatirkan yang menjadi tradisi selama ini yaitu uang terimakasih se ikhlasnya. Karena umumnya pemberian uang terimakasih itu selalu disaksikan oleh warga yang kebetulan ada disekitar kantor alhasil, terbangun opini bahwa seolah-olah mengurus KK dan KTP masih dikutip biaya sekedar uang terimakasih. Celakanya lagi, disalah satu kecamatan,stafnya berani mengatakan seikhlasnya saja ketika warga menanyakan berapa biaya mengurus KK atau KTP.
Harus kita ingat bahwa, korupsi dalam bentuk besar tidak pernah terjadi dengan sendirinya tanpa didahului kebiasaan buruk pada pribadi masing-masing. Oleh karena itu, bahaya laten ini menjadi tanggungjawab semua orang termasuk warga masyarakat. Maka, segala praktek-praktek dan kebiasaan yang berpotensi menjadi penyakit korupsi dimasa yang akan datang sebaiknya dari sekarang harus dikikis habis. Bila ingin berterimakasih tidak perlu memberikan uang atau menjanjikan apa pun, cukup penuhi aturan yang ada, sabar dan selalu sopan untuk memberikan rasa aman bagi petugas juga bentuk berterimakasih dalam bentuk lain bagi aparatur negara. “Ini memang sederhana tetapi manfaatnya kedepan sangat berarti diantaranya adalah masyarakat terlibat langsung dalam memutus mata rantai potensi korupsi dimasa yang akan datang selain itu aparatur pemerintah tidak akan diskriminasi memberikan pelayanan bagi warganya. Karena tentu saja, secara manusiawi warga yang sering memberikan uang terimakasih akan mendapat prioritas dari warga lainnya. Terang mantan presiden mahasiswa Ikopin Bandung ini.
Terbit di Harian Suara Rakyat edisi Selasa 28 Februari 2012
No comments:
Post a Comment