SIBOLGA - Batalnya Menteri Kelautan dan Perikanan Republik
Indonesia,Sharif Cicip Sitardjo datang ke Tapteng dan Sibolga mendapat
tanggapan dari elemen mahasiswa. Karena pembatalan kedatangan Menteri tersebut
diduga memiliki muatan politis antar kedua pemerintah daerah Sibolga dan
Tapteng. Hal itu diungkapkan oleh Ketua Umum Gerakan Mahasiswa Sibolga
Indonesia (Germasi), Samsul Pasaribu kepada SURAT, Minggu (8/7).
Dugaan itu diungkapkan setelah melalui analisa
Germasi secara mendalam. Kerusakan pesawat sewa menyebabkan Menteri batal
datang, merupakan hal yang tidak masuk akal bagi Germasi. Karena Menteri belum
terbang dari Jakarta sehingga bisa mengunakan pesawat lain dari perusahaan
pesawat yang disewa.
“Menterikan menggunakan pesawat sewa harusnya
kalau rusak, dia (menteri-red) bisa tukar pesawat. Kalau sudah terbang kemudian
pesawat ada kerusakan sehingga tidak bisa mendarat di pinangsori dan harus
kembali ke Jakarta atau karena cuaca buruk masih bisa diterima akal. Apalagi
kerusakan tidak mungkin terjadi saat-saat akan berangkat. Paling tidak setengah
jam sebelum berangkat pasti sudah dicek keberadaan pesawat. Jadi kalau ada
tanda-tanda kerusakan bisa tukar pesawat,” kata Samsul.
Masih dikatakanya semula bagi Germasi pembatalan
kedatangan menteri adalah hal yang biasa karena menteri pasti akan lebih
mendahulukan tugas-tugas dijakarta yang berhubungan dengam Presiden. Namun
begitu mengetahui menteri batal datang akibat pesawat rusak, baru dilakukan
analisa.
“Kita ketahui acara menteri tidak hanya untuk
pemancangan pertama pembangunan dermaga pelabuhan perikanan nusantara sibolga.
Tetapi ada agenda politik yang sudah disiapkan yakni temu kader partai golkar.
Sebab menteri itu Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Meskipun agenda itu
dibuat oleh Partai Golkar Sibolga namun sebagai Wakil Ketua Umum menjelang 2014
nanti, temu kader tersebut pasti sangat berarti baginya untuk mensosialisasikan
calon presiden yang akan digusung Partai Golkar,”ujarnya
Berdasarkan analisa yang dilakukan Germasi
pembatalan disebabkan ada pihak terkait yang sengaja melakukan pembatalan
tersebut. pihak itu merupakan pihak yang membutuhkan kedatangan menteri namun
terhalangi oleh pihak lain.
“Kajian kami ada tiga pihak yang membutuhkan
kedatangan menteri yaitu Pemkab Tapteng, Golkar Sibolga dan Asosiasi Pengusaha
Pukat Cincin (APPC) Sibolga dan Tapteng. Pemkab Tapteng tidak akan melakukan
pembatalan sebab pemancangan berada di wilayah Tapteng dan jauh hari sudah
dilakukan persiapan,”ujarnya
Masih dikatakan Samsul APPC juga tidak
memungkinkan melakukan pembatalan karena bagi mereka kedatangan menteri
merupakan suatu kesempatan untuk menyampaikan aspirasi pencabutan Peraturan
Menteri No.PER.02/MEN/2011 tanggal 31 Januari 2011 dan perubahannya No.
Per.08/MEN/2011 tanggal 11 Maret 2011, serta No. PER.05/MEN/2012 tanggal 9
Februari 2012 tentang pelarangan dioperasikan API (Alat Penangkapan Ikan) Pukat
Cincin Pelagis Kecil (PCPK) yang meliputi wilayah WPP-NRI 572 yakni Samudera
Hindia Barat Sumatera dan wilayah WPP-NRI 573 meliputi Selat Sunda, Samudera
Hindia Selatan hingga sebelah Selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu dan Laut Timor
bagian Barat.
“Jadi hanya ada satu kemungkinan yang sengaja
membatalkan yakni Golkar Sibolga, kita yakin temu kader dengan Wakil Ketua Umum
tersebut tidak merupakan agenda yang dimiliki oleh Golkar Sibolga, tetapi
dengan adanya kunjungan menteri ke Tapteng maka Golkar Sibolga berinisiatif
melakukan temu kader. Analisa kita Pemkab Tapteng tentu tidak ingin tamunya
dibawa orang sehingga tidak mengijinkan menteri untuk melakukan kegiatan diluar
protokoler yang dibuat Pemkab Tapteng. Namun Pemkab Tapteng lupa bahwa Menteri
tersebut merupaka Wakil Ketua Umum Partai Golkar yang pasti memiliki komunikasi
dengan Partai Golkar Sibolga,”jelasya
Karena tidak diizinkan temu kader petinggi partai
golkar akan menghubungi menteri untuk menyarankan tidak datang ke Tapteng sebab
bagi mereka kepala daerah yang diusung partai golkar tersebut seperti kacang
lupa pada kulitnya.
Ketika ditanya siapa orang golkar yang menelepon
menteri, Samsul menduga Dewan Pertimbangan Partai Golkar Sibolga atau Pengurus
Partai Golkar yang melakukan komunikasi tersebut melalui telepon selular.
“Kalau dewan pertimbangan sudah jelaslah
ketua sementara kalau pengurus antara ketua dan sekretaris karena tidak mungkin
yang lain,”ujar Samsul. (Andi Josua)
No comments:
Post a Comment