TOLAK PASAL 7 AYAT 6A, GERMASI TURUN KEJALAN

Germasi ditengah Aksi

Gerakan Mahasiswa Sibolga-Indonesia (Germasi) bersama elemen mahasiswa lainnya seperti HMI, PMII dan GMNI menolak tegas keputusan paripurna DPR RI yang menunda kenaikan BBM hingga 6 bulan kedepan dengan syarat harga minya dunia naik 15 persen. Hal ini merupakan bentuk pembodohan sistemik yang digulirkan oleh legislatif dan pemerintah. penundaan bukanlah penyelesaian masalah tetapi hanya menjadi bom waktu yang siap meledak kapan saja. Atas dasar itu, GERMASI menegaskan diri menolak UU APBN-P pasal 7 ayat 6a yang meligitimasi kewenangan pemerintah tentang kenaikan BBM untuk 6 bulan kedepan.

Ketum PB Germasi  Samsul Pasaribu, Sekjend Germasi Andi Josua dan Ketua Depwil Sibolga Irfan dalam unjuk rasa yang digelar 31 Maret lalu menyatakan, pemerintah seakan-akan ingin membebankan tanggungjawab defisit anggaran kepada rakyat. Padahal masih banyak pos-pos anggaran lainnya yang bisa dialihkan untuk menutupi  melonjaknya harga minya dunia. Germasi memandang, defisit anggaran bisa ditutupi melalui dana cadangan APBN dan memanfaatkan sumber pendapatan negara dari sektor non pajak senilai 60 triliun. Tidak hanya itu kedepan, pengelolaan keuangan negara harus benar-benar mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. karena berdasarkan laporan ICW setiap tahunnya potensi pendapatan pajak sebesar 360 triliun  hilang entah kemana. tidak hanya itu APBN  dikorupsi 30 persen pertahun dan dimark-up hingga 40 persen. Kondisi ini membuktikan bahwa rezim berkuasa tidak mampu mengelola negara dengan baik.Untuk itu Germasi mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menolak kenaikan BBM dan menyusun kekuatan untuk 6 bulan kedepan. bilamana BBM jadi naik maka revolusi menjadi harga mati.

Berikut  beberapa moment penting saat aksi tolak kenaikan BBM

Kibaran bendera Germasi menjadi awal semangat menuju perjuangan

Massa bertumpuk di tugu ikan Sibolga selanjutnya membangun kordinasi menata aksi

Kader Germasi kenakan topeng SBY pakai tandung sebagai simbol penguasa dzolim

Hidup rakyat Indonesia, menjadi jagron perjuangan Germasi menyuarakan suara rakyat

Sekjend Andi Josua semangat bergabung ditengah-tengah aksi

Sumber pendapatan negara non pajak bisa menjadi alternatif menutupi defisit anggaran, Solusi Sekjend Germasi

Hatrik Oration, Sekjend, Ketum PB dan Depwil Sibolga

Sekjend semangat dihari yang semakin hangat

Irfan Arhamsyah punya tanggungjawab moral sukseskan aksi di Sibolga

Satu suara Tolak kenaikan BBM, BBM Naik revolusi harga mati

Ketum PB Germsi dan HMI negosiasi dengan aparat keamanan

Germasi mulai blokir jalan Pandan Sibolga

blokade aparat kepolisian mulai pukul mundur mahasiswa

Dorong-dorongan antara massa Germasi dan aparat kepolisian

Semangat dibawah tekanan aparat kepolisian

Mahasiswa dipaksa mundur oleh aparat kepolisian

Ketum PB Germasi tenangkan mahasiswa hadapi blokade aparat kepolisian

Letih? pasti. tetapi perjuangan baru dimulai senyum harus tetap dijaga semua demi rakyat

Tolak Kenaikan BBM

Seribuan Pendemo Bakal Padati Tugu Ikan

SIBOLGA- Sedikitnya delapan kelompok mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Elemen Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Urusan Rakyat (GEMMPUR) bakal menggelar demo besar-besaran menolak kenaikan harga BBM di Sibolga.

Demo yang akan berlangsung Sabtu (31/3) ini akan menurunkan kurang lebih seribuan massa. Demikian dikatakan koordinator lapangan (korlap) aksi, Sufriansyah Pasaribu dari HMI (Himpunan Mahasiswa Islam) Sibolga-Tapteng, saat menggelar konfrensi pers, Kamis (29/3). Dijelaskannya, demo ini akan dipusatkan di Tugu Ikan (dulunya disebut Simpang Beo) Sibolga Jalan SM Raja, Kelurahan Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan. “Kita akan menyampaikan orasi di Tugu Ikan. Titik kumpul di situ juga. Demo ini berlangsung mulai pukul 09.00 WIB. Kita tidak akan mengadakan longmarch yang ujung-ujungnya menyusahkan masyarakat lain,” ujar Sufriansyah diamini Dedi Sutomo yang bertindak sebagai orator aksi.

KORUPSI DAN TRADISI UANG TERIMAKASIH

Oleh : Samsul Pasaribu*

Setiap usaha mengapresiasi kinerja orang lain adalah hal yang layak dilakukan oleh siapa pun. Wajarkan, bila seseorang telah membantu kita dalam memperoleh sesuatu sebagai tanda terimakasih kita pun memberikan sesuatu dalam banyak bentuk. Bisa dengan uang, traktiran atau mungkin sekedar ucapan terimakasih saja. Sekilas memang seperti tidak ada masalah. Akan tetapi bila ditinjau lebih jauh, tradisi dan budaya ini agaknya menjadi salah satu cikal bakal maraknya praktek suap dan korupsi yang belakangan ini marak terjadi.

Pertanyaanya, apakah uang terimakasih salah? Tentu saja tidak. Hanya saja, ia menjadi kurang tepat bilamana tanda terimakasih itu diberikan berhubungan langsung dengan setiap urusan yang bersentuhan dengan kepentingan orang banyak. Pengurusan KTP dan KK misalnya yang oleh beberapa daerah digratiskan. Nyatanya dalam pelaksanaanya terlihat seperti tidak gratis. Banyak masyarakat yang sepertinya “terwajibkan” memberikan uang seikhlasnya sebagai wujud terimakasih telah dibantu mengurus KTP atau KK. Harus dicatat kata “terwajibkan” sengaja penulis gunakan karena dalam kenyataanya, secara umum sebenarnya masyarakat tidak ingin memberikan apa pun setiap mengurus sesuatu di kantor pemerintah, hanya saja karena telah melihat langsung sebagian lainnya memberikan dengan segala macam basa-basi alhasil warga yang semula tidak ingin memberi terpaksa harus melakukan hal yang sama.

Potret lainnya datang dari aparatur pemerintahan itu sendiri. Disalah satu kota di Sumatera Utara dalam pantauan salah satu organisasi pergerakan mahasiswa, (Gerakan mahasiswa Sibolga-Indonesia), nyaris tidak ada satu aparatur pemerintah yang berani mengatakan tidak setiap pemberian uang terimakasih dari warga. Celakanya lagi, untuk sebahagian warga yang tidak tahu lalu bertanya berapa biaya pengurusan KK dan KTP, dengan muka bodoh mereka menjawab “seikhlasnya saja”. Padahal sejatinya, setiap keinginan warga membayar seikhlasnya untuk pengurusan tersebut, aparatur negara sebaiknya dengan tegas mengatakan dan menerangkan lebih dahulu bahwa pengurusan tersebut tidak ada biaya sama sekali.

PERLU ORANG-ORANG VISIONER SIKAPI PERLUASAN

Berbicara masalah perluasan bukanlah permbicaraan yang bisa ditinjau dari satu aspek. Mengingat perluasan berhubungan erat dengan hajat hidup orang banyak. Disamping itu, issu perluasan tentunya akan berbenturan dengan banyak kepentingan , tidak hanya kepentingan individu tetapi juga kepentingan kultur budaya dan sejarah. Oleh karena itu memandang persoalan perluasan tidak boleh dengan dari satu sudut, perlu orang-orang visioner yang punya pandangan jauh kedepan akan hakekat sebuah perluasan. Demikian disampaikan Ketua Umum PB Germasi, Samsul Pasaribu didampingi sekretaris jenderal PB Germasi Andi Josua kepada Harian Surat dalam menyikapi munculnya pro-kontra perluasan belakangan  ini.

Samsul mengatakan bahwa, siapa pun berhak menyampaikan pendapatnya perihal wacana perluasan yang kembali dibahas banyak pihak. Dan siapa pun berhak pula setuju atau tidak setuju. Yang harus dicermati adalah mencari korelasi antara alasan setuju atau tidak setuju dengan hakekat dari sebuah perluasan atau pemekaran. Bila dilihat dari alasan paling mendasar tuntutan pemekaran atau perluasan yang terjadi selama ini diseluruh Indonesia adalah dalam rangka pemerataan kesejahteraan dan upaya mempercepat pembangunan. Oleh karena itu, selama alasan yang dikemukakan berhubungan erat dengan itu maka sah-sah saja setuju atau tidak setuju. Akan tetapi bila konteksnya dikaitkan dengan sejarah masa lalu, harus dipahami bahwa sejarah dibentuk oleh setiap generasi dan individu oleh karena itu, karena setiap masa ada orangnya dan setiap orang ada masanya maka kedepan sejarah yang lebih baik harus bisa diciptakan oleh generasi berikutnya. Kaitannya dengan perluasan Sibolga yang mencaplok beberapa daerah Kabupaten Tapanuli Tengah maka warga masyarakat yang ada dimasa ini harus berani mengukit sejarah baru dan melahirkan langkah-langkah kongkrit mempercepat terwujudnya kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.

STOP Uang Terimakasih

Gerakan Mahasiswa Sibolga-Indonesia (Germasi) menghimbau seluruh masyarakat kota Sibolga agar tidak membiasakan memberikan tips atau tanda terimakasih setiap mengurus kepentingannya dikantor kelurahan maupun kecamatan selama ada aturan yang menegaskan itu gratis. Hal ini penting untuk memutus mata rantai budaya suap dan pungli dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di kota Sibolga. Demikian disampaikan oleh ketua umum PB Germasi Samsul Pasaribu kepada SURAT baru-baru ini.

Menurut Samsul, walaupun itu menjadi  hak setiap warga untuk mengapresiasi kinerja orang lain tapi dalam hal memberi pelayanan prima kepada masyarakat secara umum sebaiknya setiap individu tidak memberikan apa pun kepada aparatur negara sebagai tanda terimakasih karena berpotensi ditiru oleh masyarakat lainnya padahal hal itu diluar kemampuannya. Dilihat dari cikal bakal lahirnya budaya korupsi di negeri ini tradisi uang terimakasih seikhlasnya yang turun temurun diwariskan menjadi sebuah keharusan bagi generasi selanjutnya untuk melakukannya. Contoh paling nyata dialami oleh anggota Germasi sendiri ketika mengurus KTP disalah satu kecamatan di kota Sibolga. Dari fenomena yang terlihat, sebagian masyarakat yang memberi uang terimakasih seikhlasnya memancing masyarakat yang lain untuk melakukan hal yang sama padahal pemberian itu diluar kemampuannya. Celakanya lagi, aparatur di kecamatan tidak berani mengatakan tidak (menolak) setiap pemberian warga. Kendati niatnya baik tetapi harus dipahami bahwa praktek seperti itu bisa menjadi kebiasaan buruk bagi setiap orang dimasa yang akan datang.