Satu Tahun Kepemimpinan Walikota Sibolga Drs. H.M. Syarfi Hutauruk Dinilai Gagal, Mahasiswa Demo

*Gaya dan Penampilan Dipaksakan Elit, dinas di Dalam kota pakai pengawalan voorijdeers

*Estimasi Tingkat Kepuasaan Publik, 38,65% Puas, 51,47% Tidak Puas dan 9,88% Tidak Tau

*Tinggalkan Kantor,Walikota Disoraki

Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Sibolga-Indonesia Mengelar aksi demo memperingati satu tahun kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Sibolga periode 2010-2015 Drs HM Syarfi Hutauruk dan Marudut Situmorang AP, MSP yang dinilai gagal didepan kantor Walikota jalan Sutomo Sibolga, Jumat (26/8). 

Ketua Gerakan Mahasiswa Samsul Pasaribu dan Koordinator Lapangan Riki Hardinanto dalam orasinya mengatakan, setelah 365 hari menikmati dan mengamati kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota hasil pemilu yang katanya demokratis, teryata jauh dari ekpektasi rakyat banyak khususnya mereka-mereka yang miskin, lemah dan papah. “Jangankan untuk berhasil menjalankan program selama satu tahun ini, program 100 hari yang dijanjikan dulu pun hingga saat ini belumlah terwujud,” katanya seraya mengartikan Walikota dan wakil walikota Sibolga ternyata tidak pernah mengevaluasi kinerjanya untuk dijadikan saran dan kritikan dalam menjalankan pemerintahan yang lebih baik. Kenyataan dilapangan, Walikota dan wakil walikota seolah-olah membangun tebok pemisah yang besar dengan rakyatnya ditandai dengan gaya dan penampilan yang dipaksakan elite serta kemana-mana harus mendapat pengawalan voorijdeers setiap melakukan perjalanan dinas walaupun didalam kota Sibolga menggambarkan bahwa Walikota Sibolga bukanlah milik masyarakat Sibolga. 

Mahasiswa juga menilai, Walikota Sibolga justru lebih sering berpidato dan berceramah di acara-acara seremonial yang dilakukan oleh bawahannya. “Uang negara dihabiskan hanya untuk acara-acara pencitraan walikota kepada masyarakat termasuk ajang prestasi para kepala dinas dijajarannya,” katanya seraya mengatakan, bukan acara seremonial yang menentukan keberhasilan namun berapa bangunan lama yang direhab, banyaknya bangunan baru sebagai upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, berapa kilometer jalan yang diaspal, berapa banyak beasiswa yang diberikan kepada siswa tidak mampu, berapa banyak rumah orang miskin yang sudah diperbaiki dan yang tidak kalah pentingnya berapa banyak orang miskin yang merasa terlindungi dibawah kepemimpinannya. 

SURVEY KEMASYARAKAT

Mahasiswa mengaku telah melakukan survey langsung kepada 1000 masyarakat sibolga terkait satu tahun kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota dan hasilnya meliputi kategori, supir angkot (puas 2.04%, tidak puas 91.83% dan tidak tau 6.13%), PNS (puas 44.15%, tidak puas 49.35% dan tidak tau 3.89%), Pedagang kaki lima (puas 40.20%, tidak puas 53.61% dan tidak tau 6.19%), Tukang Becak (puas 34.07%, tidak puas 55.10% dan tidak tau 10.83%). 

Nelayan (puas 33.33%, tidak puas 53.03% dan tidak tau 13.64%), Pedagang Ikan (puas 30%, tidak puas 64% dan tidak tau 6%), Pemuda dan Remaja (puas 65.30%, tidak puas 28.57% dan tidak tau 6.13%), Ibu Rumah Tangga (puas 63.77%, tidak puas 34.78% dan tidak tau 1.45%), Masyarakat umum (puas 35.05%, tidak puas 33% dan tidak tau 31.95%), 

Sehingga dapat disimpulkan Estimasi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja walikota dan wakil walikota Sibolga selama satu tahun ini ialah 38,65% menyatakan puas, 51,47% menyatkan tidak puas, dan 9,88% menyatakan tidak tau. 

Walikota dan bawahannnya tidak bersinerja dalam melaksanakan program-program pro rakyat seperti KTP Gratis, KK gratis, Raskin, Bantuan modal usaha bagi nelayan yang dalam konteks dilapangan teryata masih dimanfaatkan oknum-oknum tertentu terlebih untuk modal usaha. Banyak masyarakat berkeluh kesah bahwa mayoritas bantuan masih diterima pendukung Walikota saat berkampanye di pilkada lalu. 

“Walikota lemah dalam melakukan pengawasan terhadap kerja bawahannya seperti halnya dalam penerimaan CPNS TA 2010 yang bisa meloloskan CPNS tidak memenuhi persyaratan,” katanya.

Selanjutnya mahasiswa menyatakan sikap meliputi kinerja Walikota tidak memuaskan dan belum berpihak kepada rakyat, RPJM Kota Sibolga 2011-2015 terlalu normative dan tidak menyentuh hal yang kongkrit di tengah masyarakat, mendesak agar Walikota mampu mewujudkan perluasan wilayah, Walikota agar mengevaluasi kinerja SKPD di lIngkungan Pemko Sibolga termasuk agar serius menyelesaikan permasalahan nelayan dan korupsi. 

TINGGALKAN KANTOR PAKAI MOBIL DINAS, WALIKOTA DISORAKI

Aksi demo tersebut sepertinya ditanggapi dingin oleh Walikota sibolga Drs HM Syarfi Hutauruk. Ditengah aksi berlangsung Walikota justru meninggalkan perkantoran Walikota namun sempat menoleh kearah demonstran dan masuk ke mobil dinas jenis sedan plat merah BB 1 N (seperti biasa) dikawal voorijdeers berupa satu unit sepeda motor patroli polisi. 

Menyaksikan itu, para demonstran terlihat mulai geram lalu menyoraki Walikota dengan teriakan “Woi…”. Aksi demo tidak bubar terus berlanjut hingga akhirnya Assisten I Pemko Sibolga Ir Basar Sibarani didampingi Humas Dt Tamba menerima aspirasi demonstran ditandai dengan penyerahan pernyataan sikap.